Update, Angeline Sondakh vonisnya jadi 12 tahun:
Berikut ini versi rumus dari Nono Setiawan (https://www.facebook.com/nonosetiawan)
Selasa, 10 Desember 2013
Korelasi antara jumlah korupsi dan vonis
Update, Angeline Sondakh vonisnya jadi 12 tahun:
Berikut ini versi rumus dari Nono Setiawan (https://www.facebook.com/nonosetiawan)
Jumat, 12 April 2013
Berita tidak tepat di Antara mengenai kemiskinan di Austria
Hari ini saya melihat ada headline di Antara yang cukup menarik "Sejuta Orang Austria Terancam Kemiskinan". Berikut ini kutipannya:
Namun ada angka yang agak aneh bagi saya: "penghasilan rumah tangga 1.066 euro per tahun ." EUR 1066 kan sedikit sekali, sekitar Rp 13,5 juta saja. Saya coba konfirmasi berapa sih batas miskin di Austria. Akhirnya ketemu juga angka ajaib EUR 1066 itu di sebuah artikel "Poverty and social inclusion". Berikut ini kutipan yang relevan:
Berikut ini screenshot berita tersebut:
"Wina (ANTARA News) - 1,05 juta orang Austria menghadapi risiko kemiskinan pada 2011, demikian laporan ORF seperti dikutip Xiinhua.
Laporan sosial Statistik Uni Eropa mengenai Penghasilan dan Kondisi Hidup (EU-SILC) juga menyatakan jika kategori tak cocok bekerja dimasukkan, maka jumlahnya menjadi 1,4 juta orang "berisiko menjadi miskin atau tersisih".
Penduduk Austria pada 2011 berjumlah 8,42 juta.
Batas penentuan risiko kemiskinan yang ditetapkan studi itu adalah penghasilan rumah tangga 1.066 euro per tahun bagi orang dewasa lajang, dengan tambahan 533 euro per orang dewasa, dan 320 euro per anak.
Menteri Sosial Hundstorfer mengatakan Austria berada di jalur yang benar dalam mengikuti arahan Uni Eropa dan mesti mengurangi jumlah orang terancam kemiskinan dan tersisih sebanyak 235.000 paling lambat tahun 2018."
Namun ada angka yang agak aneh bagi saya: "penghasilan rumah tangga 1.066 euro per tahun ." EUR 1066 kan sedikit sekali, sekitar Rp 13,5 juta saja. Saya coba konfirmasi berapa sih batas miskin di Austria. Akhirnya ketemu juga angka ajaib EUR 1066 itu di sebuah artikel "Poverty and social inclusion". Berikut ini kutipan yang relevan:
People are considered to be at-risk-of-poverty or affected by the risk of poverty if their equivalised household income is below an at-risk-of-poverty threshold of 60% of the median. In 2011, the equivalised income median was €Jadi kesimpulannya ada kesalahan di artikel Antara tersebut, EUR 1066 sebulan jadi tertulisnya EUR 1066 setahun. Jadi dengan demikian batas miskin di Austria adalah sekitar Rp 162 juta per tahun. Lumayan juga, melebihi gaji rata-rata di Indonesia.21 319. The at-risk-of-poverty threshold was therefore €12 791 for a single-person household, i.e. approximately €1 066 a month (12 times).
Jumat, 09 November 2012
Selasa, 11 September 2012
Tulisan dari bapak Profesor Hendra Gunawan tentang "Korporatisasi Pendidikan"
Tulisan dari bapak Profesor Hendra Gunawan tentang "Korporatisasi Pendidikan"
Sumber: http://personal.fmipa.itb.ac.id/hgunawan/files/2007/11/KORPORATISASI-PENDIDIKAN-YANG-DITUDUHKAN-ITU.pdf
KORPORATISASI PENDIDIKAN YANG DITUDUHKAN ITU
Oleh: Hendra Gunawan
Membaca jalan pikiran Mohammad Abduhzen, Direktur Eksekutif Institute for Education
Reform, Universitas Paramadina, yang juga menjabat sebagai Ketua Litbang PB PGRI,
dalam tulisannya "Korporatisasi Pendidikan" yang dimuat di Kompas, 30 Agustus 2012,
saya terusik untuk menanggapinya. Di samping untuk mempertanyakan logika yang ia
pakai, saya juga merasa perlu untuk mengangkat persoalan pendidikan di Indonesia,
khususnya pendidikan tinggi, secara lebih komprehensif, bukan sekadar kasus
sebagaimana yang disoroti oleh Abduhzen.
Menurut Abduhzen, meskipun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menegaskan
bahwa Pemerintah tak berkeinginan memprivatisasi pendidikan (www.kompas.com, 27
Maret 2012), “ide utama yang dikembangkan dalam UU BHP yang kini menjadi UU
Pendidikan Tinggi ialah korporatisasi dan privatisasi lembaga pendidikan”. Pembaca
tentunya mengetahui bahwa UU Pendidikan Tinggi yang dimaksud telah diundangkan
sebagai UU No. 12 Tahun 2012, pada 10 Agustus 2012 yang baru lalu.
Abduhzen berpendapat bahwa “korporatisasi dan privatisasi lembaga pendidikan
memang tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan sekolah dan perguruan
tinggi (negeri) kepada perseorangan atau swasta.” Namun, ia kemudian meloncat ke
kesimpulan, bahwa “hal tersebut secara gradual akan mengeliminasi peran Pemerintah
dalam pembiayaan dengan mengidealkan sekolah dan perguruan tinggi mandiri.”
Abduhzen seolah dapat meramal apa yang akan terjadi ke depan, tidak menghiraukan
berbagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan tinggi, misalnya
dengan mengalokasikan dana Rp 7 triliun untuk dana abadi beasiswa pada tahun 2012 ini
(Kompas, 20 Juli 2012).
Yang lebih merisaukan, Abduhzen kemudian melanjutkan logikanya yang rapuh itu. Ia
menulis, “Apabila terus dikembangkan, gagasan ini akan berdampak: pertama,
tanggungan biaya masyarakat terus meningkat. Para pengelola pendidikan yang sedianya
guru dan dosen bukanlah pebisnis andal. Kemampuan mereka mengoleksi dana terbatas
dari orangtua murid/mahasiswa, paling jauh menyewakan aset. Adapun untuk transaksi
besar ---pada kenyataannya--- mereka hanya diperalat oleh para pejabat, pebisnis, atau
politikus.”
Dalam argumen di atas, Abduhzen telah menggunakan kasus untuk mengambil sebuah
kesimpulan umum. Ketika menulis artikel ini, saya sedang berkunjung ke sebuah rumah
sakit (swasta). Di rumah sakit ini ada bank, toko buku, toko roti dan makanan ringan,
kedai makanan waralaba terkenal, dan lain-lain, yang pemiliknya bukan pihak rumah
sakit tersebut. Pengelola rumah sakit menyewakan sebagian tempatnya kepada mereka
untuk membuka usahanya di rumah sakit itu. Apakah saya kemudian dapat
menyimpulkan, bahwa pengelola rumah sakit yang sedianya dokter dan suster bukanlah
pebisnis andal, dan rumah sakit ini hanya diperalat oleh pebisnis?
Kedua, Abduhzen menyimpulkan, lagi-lagi tanpa argumen yang sahih, bahwa “mutu
pendidikan akan merosot karena iklim akademis tergerus bisnis.” Lanjutnya, “kampus
dan pengelolanya akan disibukkan oleh berbagai urusan niaga, yang tentunya lebih
mengasyikkan, sehingga peningkatan kualitas terabaikan.” Sepertinya ia bisa merasakan
dirinya berada di kampus yang ia maksud. Saya, sebagai dosen di sebuah perguruan
tinggi eks BHMN, bersama ratusan rekan dosen lainnya, pada kenyataannya, tidak pernah
merasa disibukkan oleh berbagai urusan niaga, apalagi merasa bahwa urusan tersebut
lebih mengasyikkan, yang membuat saya melupakan kualitas kegiatan tridharma saya.
Bila Abduhzen menyatakan bahwa “situasi ini kini mulai dirasakan bukan saja dengan
hadirnya kios, kafe, dan mal di dalam kampus, melainkan juga berkembangnya logika
dan kosakata dagang, seperti daya saing, standardisasi, sertifikasi ISO, kualitas
tergantung harga, dan lain sebagainya,” hal tersebut juga terjadi di rumah sakit yang saya
kunjungi tadi. Mengapa kehadiran kios dan kafe tidak dipandang sebagai upaya untuk
membuat kampus lebih nyaman, dan standardisasi sebagai upaya penjaminan mutu, yang
saat ini merupakan kebutuhan?
Yang mencengangkan saya, Abduhzen juga menyimpulkan bahwa “roh pendidikan akan
pudar. Interaksi pembelajaran sebagai proses humanisasi ---mencerdaskan dan
membudayakan--- berubah menjadi relasi-relasi transaksional.” Ia seolah sedang
memperingatkan kita, bahwa itulah yang terjadi di universitas swasta (baca: privat) di
mana dosen datang mengajar lalu pulang --sangat transaksional. Mohon maaf, saya di sini
sedang menggunakan logika Abduhzen, bahwa privatisasi akan menyebabkan hal
tersebut. Bukankah universitas swasta merupakan lembaga privat, bentuk yang sedang
dituju oleh lembaga yang sedang mengalami proses privatisasi yang ia bicarakan?
Keempat, ini yang paling absurd, Abduhzen juga menyimpulkan bahwa “korupsi akan
tumbuh subur. Orientasi pendidikan menjadi materialistis, sementara pemerintah dan
masyarakat yang menyubordinasikannya secara sistemis telah korup. Alhasil, ide-ide
koruptif dengan mudah mengontaminasi lingkungan pendidikan.” Entah data apa yang
dimiliki oleh Abduhzen, namun yang pasti ia mengabaikan fakta bahwa beberapa
perguruan tinggi eks BHMN telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapat status WTP.
Bila pun ada kasus, sekali lagi hanya kasus, apakah kesimpulan umum di atas sahih?
Saya mengikuti perkembangan dari UU BHP ke UU Dikti, termasuk menyoroti beberapa
pasal yang kontroversial dalam UU Dikti yang baru diundangkan itu. Terus terang, saya
berada di pihak yang memperjuangkan otonomi perguruan tinggi, dan saya tidak puas
dengan sejumlah pasal yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.
Sebutlah misalnya pasal 10 tentang klasifikasi rumpun ilmu. Ada apa koq rumpun ilmu
diatur secara kaku dalam undang-undang? Bukankah itu adalah ranahnya akademisi, para
skolar di perguruan tinggi? Dan bukankah ilmu berkembang terus, dengan semakin
cepat?
Demikian pula urusan penyelenggaraan program studi (pasal 33), pelaksanaan penelitian
(pasal 45-46), dan pengangkatan dosen tetap (pasal 71), yang sudah waktunya diserahkan
kepada perguruan tinggi, selama perguruan tinggi tersebut telah disetujui pendiriannya,
dan dari waktu ke waktu diakreditasi oleh Pemerintah dan lembaga lainnya.
Bila kita ikuti hasil survey internasional tentang kualitas ribuan perguruan tinggi yang
ada di seluruh dunia, kita seharusnya menyadari bahwa perguruan tinggi kita jauh
tertinggal dibandingkan dengan perguran tinggi di negara lain, bahkan dibandingkan
dengan perguruan tinggi di negeri jiran Malaysia sekalipun. Berbagai ukuran kualitas
dapat kita usulkan sebagai alternatif, namun rasanya kita tidak dapat berkilah atau
menipu diri sendiri bahwa perguruan tinggi kita baik-baik saja.
Konon, perguruan tinggi mengemban misi tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Tapi tengoklah berapa banyak perguruan tinggi kita yang
menunjukkan kinerjanya dalam penelitian? Saya tidak akan memperlihatkan datanya di
sini, namun saya ungkapkan bahwa dari 3200 lebih perguruan tinggi yang ada di negara
kita, hanya 54 yang terekam publikasi hasil penelitiannya di Scopus
(http://www.scopus.com). Dari 54 perguruan tinggi tersebut, empat perguruan tinggi
dengan jumlah publikasi terbanyak adalah perguruan tinggi eks BHMN. Dari 3000 lebih
PTS, tak sampai 20 perguruan tinggi yang tercantum dalam data tersebut, itupun dengan
jumlah publikasi yang amat minim. (Bila pembaca penasaran, silakan tengok datanya di
blog http://personal.fmipa.itb.ac.id/hgunawan.)
Pertanyaannya kemudian, ada apa gerangan dengan perguruan tinggi kita? Tidakkah kita
ingin mempunyai perguruan tinggi yang berkualitas, sebaik UM di Malaysia atau NUS di
Singapura, bila tidak mau membandingkan dengan perguruan tinggi di AS atau Eropa. Di
antara perguruan tinggi yang ada, perguruan tinggi manakah yang dapat dipacu ke arah
sana? Apa yang harus dilakukan? Berapa biayanya? Siapa yang harus membayar?
Mengapa kita tidak bersatu-padu mewujudkan cita-cita founding fathers kita, untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan Indonesia sejahtera? Pendidikan
merupakan kunci pembangunan, demikian Wapres Boediono menulis di Kompas pada 27
Agustus 2012. Terlebih, pendidikan tinggi menjadi penentu apakah Indonesia dapat
bersaing pada abad Ekonomi Berbasis Pengetahuan ini.
Selama 12 tahun kita ramai mengutak-utik peraturan. Kapan kita bisa tenang berkarya?
Sepertinya koq ada yang tidak rela bila ada perguruan tinggi maju di negara kita.
Benarkah?***
Bandung, 1 September 2012
Sumber: http://personal.fmipa.itb.ac.id/hgunawan/files/2007/11/KORPORATISASI-PENDIDIKAN-YANG-DITUDUHKAN-ITU.pdf
KORPORATISASI PENDIDIKAN YANG DITUDUHKAN ITU
Oleh: Hendra Gunawan
Membaca jalan pikiran Mohammad Abduhzen, Direktur Eksekutif Institute for Education
Reform, Universitas Paramadina, yang juga menjabat sebagai Ketua Litbang PB PGRI,
dalam tulisannya "Korporatisasi Pendidikan" yang dimuat di Kompas, 30 Agustus 2012,
saya terusik untuk menanggapinya. Di samping untuk mempertanyakan logika yang ia
pakai, saya juga merasa perlu untuk mengangkat persoalan pendidikan di Indonesia,
khususnya pendidikan tinggi, secara lebih komprehensif, bukan sekadar kasus
sebagaimana yang disoroti oleh Abduhzen.
Menurut Abduhzen, meskipun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menegaskan
bahwa Pemerintah tak berkeinginan memprivatisasi pendidikan (www.kompas.com, 27
Maret 2012), “ide utama yang dikembangkan dalam UU BHP yang kini menjadi UU
Pendidikan Tinggi ialah korporatisasi dan privatisasi lembaga pendidikan”. Pembaca
tentunya mengetahui bahwa UU Pendidikan Tinggi yang dimaksud telah diundangkan
sebagai UU No. 12 Tahun 2012, pada 10 Agustus 2012 yang baru lalu.
Abduhzen berpendapat bahwa “korporatisasi dan privatisasi lembaga pendidikan
memang tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan sekolah dan perguruan
tinggi (negeri) kepada perseorangan atau swasta.” Namun, ia kemudian meloncat ke
kesimpulan, bahwa “hal tersebut secara gradual akan mengeliminasi peran Pemerintah
dalam pembiayaan dengan mengidealkan sekolah dan perguruan tinggi mandiri.”
Abduhzen seolah dapat meramal apa yang akan terjadi ke depan, tidak menghiraukan
berbagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan tinggi, misalnya
dengan mengalokasikan dana Rp 7 triliun untuk dana abadi beasiswa pada tahun 2012 ini
(Kompas, 20 Juli 2012).
Yang lebih merisaukan, Abduhzen kemudian melanjutkan logikanya yang rapuh itu. Ia
menulis, “Apabila terus dikembangkan, gagasan ini akan berdampak: pertama,
tanggungan biaya masyarakat terus meningkat. Para pengelola pendidikan yang sedianya
guru dan dosen bukanlah pebisnis andal. Kemampuan mereka mengoleksi dana terbatas
dari orangtua murid/mahasiswa, paling jauh menyewakan aset. Adapun untuk transaksi
besar ---pada kenyataannya--- mereka hanya diperalat oleh para pejabat, pebisnis, atau
politikus.”
Dalam argumen di atas, Abduhzen telah menggunakan kasus untuk mengambil sebuah
kesimpulan umum. Ketika menulis artikel ini, saya sedang berkunjung ke sebuah rumah
sakit (swasta). Di rumah sakit ini ada bank, toko buku, toko roti dan makanan ringan,
kedai makanan waralaba terkenal, dan lain-lain, yang pemiliknya bukan pihak rumah
sakit tersebut. Pengelola rumah sakit menyewakan sebagian tempatnya kepada mereka
untuk membuka usahanya di rumah sakit itu. Apakah saya kemudian dapat
menyimpulkan, bahwa pengelola rumah sakit yang sedianya dokter dan suster bukanlah
pebisnis andal, dan rumah sakit ini hanya diperalat oleh pebisnis?
Kedua, Abduhzen menyimpulkan, lagi-lagi tanpa argumen yang sahih, bahwa “mutu
pendidikan akan merosot karena iklim akademis tergerus bisnis.” Lanjutnya, “kampus
dan pengelolanya akan disibukkan oleh berbagai urusan niaga, yang tentunya lebih
mengasyikkan, sehingga peningkatan kualitas terabaikan.” Sepertinya ia bisa merasakan
dirinya berada di kampus yang ia maksud. Saya, sebagai dosen di sebuah perguruan
tinggi eks BHMN, bersama ratusan rekan dosen lainnya, pada kenyataannya, tidak pernah
merasa disibukkan oleh berbagai urusan niaga, apalagi merasa bahwa urusan tersebut
lebih mengasyikkan, yang membuat saya melupakan kualitas kegiatan tridharma saya.
Bila Abduhzen menyatakan bahwa “situasi ini kini mulai dirasakan bukan saja dengan
hadirnya kios, kafe, dan mal di dalam kampus, melainkan juga berkembangnya logika
dan kosakata dagang, seperti daya saing, standardisasi, sertifikasi ISO, kualitas
tergantung harga, dan lain sebagainya,” hal tersebut juga terjadi di rumah sakit yang saya
kunjungi tadi. Mengapa kehadiran kios dan kafe tidak dipandang sebagai upaya untuk
membuat kampus lebih nyaman, dan standardisasi sebagai upaya penjaminan mutu, yang
saat ini merupakan kebutuhan?
Yang mencengangkan saya, Abduhzen juga menyimpulkan bahwa “roh pendidikan akan
pudar. Interaksi pembelajaran sebagai proses humanisasi ---mencerdaskan dan
membudayakan--- berubah menjadi relasi-relasi transaksional.” Ia seolah sedang
memperingatkan kita, bahwa itulah yang terjadi di universitas swasta (baca: privat) di
mana dosen datang mengajar lalu pulang --sangat transaksional. Mohon maaf, saya di sini
sedang menggunakan logika Abduhzen, bahwa privatisasi akan menyebabkan hal
tersebut. Bukankah universitas swasta merupakan lembaga privat, bentuk yang sedang
dituju oleh lembaga yang sedang mengalami proses privatisasi yang ia bicarakan?
Keempat, ini yang paling absurd, Abduhzen juga menyimpulkan bahwa “korupsi akan
tumbuh subur. Orientasi pendidikan menjadi materialistis, sementara pemerintah dan
masyarakat yang menyubordinasikannya secara sistemis telah korup. Alhasil, ide-ide
koruptif dengan mudah mengontaminasi lingkungan pendidikan.” Entah data apa yang
dimiliki oleh Abduhzen, namun yang pasti ia mengabaikan fakta bahwa beberapa
perguruan tinggi eks BHMN telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapat status WTP.
Bila pun ada kasus, sekali lagi hanya kasus, apakah kesimpulan umum di atas sahih?
Saya mengikuti perkembangan dari UU BHP ke UU Dikti, termasuk menyoroti beberapa
pasal yang kontroversial dalam UU Dikti yang baru diundangkan itu. Terus terang, saya
berada di pihak yang memperjuangkan otonomi perguruan tinggi, dan saya tidak puas
dengan sejumlah pasal yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.
Sebutlah misalnya pasal 10 tentang klasifikasi rumpun ilmu. Ada apa koq rumpun ilmu
diatur secara kaku dalam undang-undang? Bukankah itu adalah ranahnya akademisi, para
skolar di perguruan tinggi? Dan bukankah ilmu berkembang terus, dengan semakin
cepat?
Demikian pula urusan penyelenggaraan program studi (pasal 33), pelaksanaan penelitian
(pasal 45-46), dan pengangkatan dosen tetap (pasal 71), yang sudah waktunya diserahkan
kepada perguruan tinggi, selama perguruan tinggi tersebut telah disetujui pendiriannya,
dan dari waktu ke waktu diakreditasi oleh Pemerintah dan lembaga lainnya.
Bila kita ikuti hasil survey internasional tentang kualitas ribuan perguruan tinggi yang
ada di seluruh dunia, kita seharusnya menyadari bahwa perguruan tinggi kita jauh
tertinggal dibandingkan dengan perguran tinggi di negara lain, bahkan dibandingkan
dengan perguruan tinggi di negeri jiran Malaysia sekalipun. Berbagai ukuran kualitas
dapat kita usulkan sebagai alternatif, namun rasanya kita tidak dapat berkilah atau
menipu diri sendiri bahwa perguruan tinggi kita baik-baik saja.
Konon, perguruan tinggi mengemban misi tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Tapi tengoklah berapa banyak perguruan tinggi kita yang
menunjukkan kinerjanya dalam penelitian? Saya tidak akan memperlihatkan datanya di
sini, namun saya ungkapkan bahwa dari 3200 lebih perguruan tinggi yang ada di negara
kita, hanya 54 yang terekam publikasi hasil penelitiannya di Scopus
(http://www.scopus.com). Dari 54 perguruan tinggi tersebut, empat perguruan tinggi
dengan jumlah publikasi terbanyak adalah perguruan tinggi eks BHMN. Dari 3000 lebih
PTS, tak sampai 20 perguruan tinggi yang tercantum dalam data tersebut, itupun dengan
jumlah publikasi yang amat minim. (Bila pembaca penasaran, silakan tengok datanya di
blog http://personal.fmipa.itb.ac.id/hgunawan.)
Pertanyaannya kemudian, ada apa gerangan dengan perguruan tinggi kita? Tidakkah kita
ingin mempunyai perguruan tinggi yang berkualitas, sebaik UM di Malaysia atau NUS di
Singapura, bila tidak mau membandingkan dengan perguruan tinggi di AS atau Eropa. Di
antara perguruan tinggi yang ada, perguruan tinggi manakah yang dapat dipacu ke arah
sana? Apa yang harus dilakukan? Berapa biayanya? Siapa yang harus membayar?
Mengapa kita tidak bersatu-padu mewujudkan cita-cita founding fathers kita, untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan Indonesia sejahtera? Pendidikan
merupakan kunci pembangunan, demikian Wapres Boediono menulis di Kompas pada 27
Agustus 2012. Terlebih, pendidikan tinggi menjadi penentu apakah Indonesia dapat
bersaing pada abad Ekonomi Berbasis Pengetahuan ini.
Selama 12 tahun kita ramai mengutak-utik peraturan. Kapan kita bisa tenang berkarya?
Sepertinya koq ada yang tidak rela bila ada perguruan tinggi maju di negara kita.
Benarkah?***
Bandung, 1 September 2012
Senin, 27 Agustus 2012
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi
Mari membaca undang-undang baru tentang pendidikan tinggi di Indonesia:
http://wiki.ee.itb.ac.id/display/SKITB/UNDANG-UNDANG+REPUBLIK+INDONESIA+NOMOR+12+TAHUN+2012+TENTANG+PENDIDIKAN+TINGGI
Pendidikan tinggi ini akhir-akhir ini mendapat sorotan dari banyak pihak karena dianggap pendidikan ini sangat mahal sehingga memberatkan masyarakat.
http://wiki.ee.itb.ac.id/display/SKITB/UNDANG-UNDANG+REPUBLIK+INDONESIA+NOMOR+12+TAHUN+2012+TENTANG+PENDIDIKAN+TINGGI
Pendidikan tinggi ini akhir-akhir ini mendapat sorotan dari banyak pihak karena dianggap pendidikan ini sangat mahal sehingga memberatkan masyarakat.
Minggu, 17 Juni 2012
Dokumen Penyusunan Kurikulum 2013 di Institut Teknologi Bandung
Berikut ini 2 dari sekian dokumen yang menjadi dasar penyusunan kurikulum 2013 di Institut Teknologi Bandung:
- Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung
- Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung
Mari ditunggu kurikulum apa yang bakal dihasilkan oleh ITB
Langganan:
Entri (Atom)