Penggabungan kementerian riset & teknologi dan kementrian pendidikan & kebudayaan menyebabkan dokumen UU terkait menjadi populer. 

Berikut ini daftar tautan ke "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI"

Situs Resmi Pemerintah

• Kementerian Hukum dan HAM, format PDF dalam bentuk teks https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu11-2019bt.pdf
  
• Kementrian Kelautan dan Perikanan, format PDF hasil scan https://kkp.go.id/djprl/artikel/15362-undang-undang-nomor-11-tahun-2019-tentang-sistem-nasional-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi
  
• BKP,  format PDF hasil scan https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019
  
• Situs BSSN, format PDF hasil scan https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-11-tahun-2019-tentang-sistem-nasional-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi

Situs tidak resmi

• UGM,  format PDF hasil scan http://penelitian.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/295/2019/08/UU-Nomor-11-Tahun-2019-Salinan.pdf
  
• Situs Hukum Online, format PDF dalam teks https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d5b96c5af24e/undang-undang-nomor-11-tahun-2019/document

Secara umum dokumen tersedia dalam 2 bentuk: hasil scan dokumen asli, dan teks sesuai dokumen asli. Untuk melakukan pencarian/penelusuran tentu lebih enak menggunakan dokumen dalam format teks. Dokumen dalam bentuk teks adalah yang versi dari Kementerian Hukum & HAM dan versi dari  Situs Hukum Online.

Pasal yang menarik adalah yang terkait dengan Pancasila, di antaranya Pasal 5 bagian (a) sebagai berikut:

Pasal 5
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berperan:
a.menjadi  landasan  dalam  perencanaan  pembangunan nasional  di  segala  bidang  kehidupan  yang  berpedoman pada haluan ideologi Pancasila 

Pasal 7 juga terkait Pancasila:

Pasal 7
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  peran  Ilmu  Pengetahuan dan   Teknologi   sebagai   landasan   dalam   perencanaan pembangunan  nasional  di  segala  bidang  kehidupan  yang berpedoman  pada  haluan  ideologi  Pancasila  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  dan  kedudukan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.