Daftar Isi RUU Cipta Kerja versi 905 halaman

 

Sumber dokumen: RUU Cipta Kerja versi 905 halaman

Sumber:

• https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/ruu-tentang-cipta-kerja.pdf

Sumber dokumen dapat dilihat di artikel "Dokumen Rancangan Undang Undang Tentang Cipta Kerja"

Nama	Halaman
Menimbang	1
Mengingat	3
Menetapkan	3
Memutuskan	3
Menetapkan	3
Bab I Ketentuan Umum	3
Pasal 1	3
Bab II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	5
Pasal 2	4
Pasal 3	4
Pasal 4	5
Pasal 5	7
BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha	6
Bagian Kesatu Umum	6
Pasal 6	6
Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6
Paragraf 1 Umum	6
Pasal 7	8
Paragraf 2 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah	8
Pasal 8	8
Paragraf 3 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah	8
Pasal 9	8
Paragraf 4 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi	9
Paragraf 5 Pengawasan	9
Paragraf 6 Peraturan Pelaksanaan	10
Bagian Ketiga Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan	10
Paragraf 1 Umum	10
Paragraf 2 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	10
Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan	61
Paragraf 4 Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	81
Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi	100
Paragraf 1 Umum	100
Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan	101
Paragraf 3 Pertanian	119
Paragraf 4 Kehutanan	154
Paragraf 5 Energi Dan Sumber Daya Mineral	181
Paragraf 6 Ketenaganukliran	220
Paragraf 7 Perindustrian	223
Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	231
Paragraf 9 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	257
Paragraf 10 Transportasi	300
Paragraf 11 Kesehatan, Obat, dan Makanan	366
Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan	392
Paragraf 13 Kepariwisataan	394
Paragraf 14 Keagamaan	398
Paragraf 15 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	407
Paragraf 16 Pertahanan dan Keamanan	416
Bagian Kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu	423
Paragraf 1 Umum	423
Paragraf 2 Penanaman Modal	424
Paragraf 3 Perbankan	427
Paragraf 4 Perbankan Syariah	427
BAB IV KETENAGAKERJAAN	428
Bagian Kesatu Umum	428
Bagian Kedua Ketenagakerjaan	429
Bagian Ketiga Jenis Program Jaminan Sosial	449
Bagian Keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	450
Bagian Kelima Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	451
BAB V KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SERTA PERKOPERASIAN	455
Bagian Kesatu Umum	455
Bagian Kedua Koperasi	456
Bagian Ketiga Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	458
Bagian Keempat Basis Data Tunggal	459
Bagian Kelima Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil	460
Bagian Keenam Kemitraan	461
Bagian Ketujuh Kemudahan Perizinan Berusaha	461
Bagian Kedelapan Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal	462
Bagian Kesembilan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan dan Inkubasi	463
Bagian Kesepuluh Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik	464
BAB VI KEMUDAHAN BERUSAHA	466
Bagian Kesatu Umum	466
Bagian Kedua Keimigrasian	467
Bagian Ketiga Paten	474
Bagian Keempat Merek	476
Bagian Kelima Perseroan Terbatas	478
Bagian Keenam Undang-Undang Gangguan	484
Bagian Ketujuh Perpajakan	484
Bagian Kedelapan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman	523
Bagian Kesembilan Wajib Daftar Perusahaan	527
Bagian Kesepuluh Badan Usaha Milik Desa	527
Bagian Kesebelas Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	529
BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI	531
BAB VIII PENGADAAN TANAH	533
Bagian Kesatu Umum	533
Bagian Kedua Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	533
Bagian Ketiga Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	540
Bagian Keempat Pertanahan	541
Paragraf 1 Bank Tanah	541
Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan	544
Paragraf 3 Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing	545
Paragraf 4 Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah	546
BAB IX KAWASAN EKONOMI	547
Bagian Kesatu Umum	547
Bagian Kedua Kawasan Ekonomi Khusus	548
Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	560
Paragraf 1 Umum	560
Paragraf 2 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	560
Paragraf 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	562
Bab X INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL	563
Bagian Kesatu Investasi Pemerintah Pusat	563
Paragraf 1 Umum	564
Paragraf 2 Lembaga Pengelola Investasi	568
Bagian Kedua Kemudahan Proyek Strategis Nasional	573
BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA	573
Bagian Kesatu Umum	573
Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan	573
Bagian Ketiga Pemerintahan Daerah	579
BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN	585
BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN	586
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	588
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	588
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG CIPTA KERJA	590
I. UMUM	590
II. PASAL DEMI PASAL	593