Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum Perguruan Tinggi

 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum Perguruan Tinggi

 

 Sumber: https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/BUKU-PANDUAN-PENYUSUNAN-KURIKULUM-PENDIDIKAN-TINGGI-MBKM.pdf

Indikator Kerja Utama Perguruan Tinggi Indonesia

 Motivasi perguruan tinggi adalah memenuhi targetan yang diberikan oleh Kementrian. Target ini berupa "Indikator  Kerja Utama Perguruan Tinggi" yang ada 8 point. 

• IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak 
• IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus 
• IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus 
• IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus 
• IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi
  Internasional 
• IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia 
• IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif 
• IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional 

sumber: http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf

Tingkat Kelahiran di Tiongkok 2020 dan 2021

 Total Fertility Rate per woman in China and its provinces, 2020 census and 2021 (estimation)

source: https://twitter.com/BirthGauge/status/1594113746103726080

Research Proposal Flowchart

 

 

 https://www.facebook.com/phdhelpcenter/posts/493874759444310

Negara dengan lulusan STEM terbanyak di dunia

 Negara dengan lulusan STEM (Science Technology Engineering Mathematics) terbanyak di dunia

 Sumber:

• https://twitter.com/balajis/status/1581882628927418368/photo/1
• 
   

Sumber Berita Rusia

Berikut ini beberapa sumber berita terkait hal-hal Rusia, terutama perang Rusia-Ukraina:

Media Rusia ada beberapa macam:

• media pemerintah, ini corong resmi pemerintah. Semua isinya pasti approved by Putin
• media non pemerintah di Rusia, semua isinya harus comply ke aturan negara, disensor ketat.
• media independent yang berkedudukan di luar Rusia. Isinya lebih bebas. Posisinya di luar Rusia supaya tidak ditangkap
  

Media resmi dari pemerintah Rusia:

• TASS Russian News Agency https://tass.com/
• RT  https://www.rt.com/
• Ria Novosti https://ria.ru/

Media Rusia non pemerintah

• Kommersant https://www.kommersant.ru/ 
• Rossiya Segodnya https://rossiyasegodnya.com/
  

Media Independen dari orang Rusia

• The Moscow Times https://www.themoscowtimes.com/
  
• Meduza https://meduza.io/en
  
• Media Zona https://en.zona.media/
• https://verstka.media   (bahasa Rusia, terjemahkan pakai Google Translate)
• Novaya Gazeta https://novayagazeta.eu/
  

Personality Rusia

• Kamil Galeev , jurnalis Rusia, suku Tatar, muslim https://twitter.com/kamilkazani
• Gary Kasparov   https://twitter.com/Kasparov63

Ukraina

• Kyiv Independent https://kyivindependent.com/
• Euromaidan Press  https://euromaidanpress.com/
  

Juru propaganda Rusia:

• Margarita Simonyan
  
• Vladimir Solovyov
• Olga Skabeyeva
  

Propagandanya dalam bahasa Rusia terutama untuk konsumsi internal Rusia. Terjemahannya ada di twitter Julia Davis  https://twitter.com/JuliaDavisNews

 

Namanya juga politik

Tanggal 30 September 2022, Putin mengumumkan melakukan aneksasi 4 wilayah Ukraina. Sedangkan berita tahun 2014: 

MOSCOW, March 18 (Reuters) - Russia does not want Ukraine to be split apart, President Vladimir Putin said on Tuesday, trying to assure Kiev and the West that he does not want to seize more of Ukraine after approving plans to make Crimea part of Russia.

“Don’t believe those who try to frighten you with Russia and who scream that other regions will follow after Crimea,” Putin said. “We do not want a partition of Ukraine, we do not need this.”

Sumber:  https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-putin-division-idUKL6N0MF2RX20140318

Piramida Populasi Rusia

 Berikut ini piramida populasi Federasi Rusia

 

Piramida ini menunjukkan penurunan populasi di Rusia. Penduduk Rusia menua.

Dengan adanya perang Rusia-Ukraina dan mobilisasi tentara di Rusia, banyak orang di usia produktif yang mati ataupun mengungsi. Piramida akan lebih jomplang lagi.

 Sumber: https://www.populationpyramid.net/russian-federation/2019/

Relokasi Industri dari Tiongkok

25% perusahaan Eropa di Tiongkok mempertimbangkan untuk memindahkan pabriknya dari Tiongkok ke tempat lain. Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia.

 "Nearly one in four European companies in China are considering shifting their investments out of the country as the ongoing Covid outbreaks and lockdowns dim the outlook for the world’s second-largest economy, a survey showed. " https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-20/nearly-one-in-four-european-firms-consider-shifting-out-of-china

Potensi Konflik Tiongkok -Taiwan

 Invasi Rusia ke Ukraina macet. Sudah 5 bulan nggak maju-maju. Invasi China ke Taiwan bakal mirip-mirip.
Ukraina baru bersiap-siap sejak 2014. Sebelum 2014, Ukraina masih negara serba gak jelas , termasuk pertahanannya.
Taiwan sudah puluhan tahun bersiap-siap menghadapi invasi China.
Taiwan adalah pulau yang cukup jauh dari mainland. Mengangkut tentara, kendaraan militer, amunisi, makanan dan logistik lainnya sangat sulit.
China akan mengalami embargo ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa negara akan langsung memblokir China. Perusahaan multinasional akan banyak yang memboikot China. Asuransi kapal akan mahal sekali, atau tidak ada.
China sangat tergantung impor & ekspor. Jika perdagangan berhenti, akan berdampak kelaparan dalam beberapa bulan.

Rantai Industri Nuklir

Saat ini supply chain reaktor nuklir sangat melibatkan Russia. Cuma setelah rame-rame Ukraina ini, mungkin bakal berkurang. "Russia owned 40% of the total uranium conversion infrastructure in the world in 2020, and 46% of the total uranium enrichment capacity in the world in 2018, according to the report." https://www.cnbc.com/2022/05/23/russia-dominates-global-nuclear-reactor-and-fuel-supply-chains.html

Bertanam Padi dan Gandum

 Bertanam padi perlu koordinasi yg lebih intensif daripada gandum. Ada bbrp peneliti yg berteori bahwa masyarakat penanam padi lebih komunal daripada masyarakat penanam gandum. Masyarakat gandum juga lebih kreatif.
"In China, people from rice-farming areas think more holistically and show less implicit individualism than people from wheat-farming areas. "  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31404829/

Perluasan Rusia dari tahun 1462

 

sumber: https://twitter.com/kamilkazani/status/1553789062171041798

Data 1 milyar penduduk Tiongkok dibocorkan

 

Sumber: Leaked Personal Data of 1 Billion Chinese Citizens on Sale for 10 Bitcoins — Hacker Claims Stolen From Shanghai Police 

 

 The post by Chinadan about the leaked data from the Shanghai police database. Source: Bleeping Computer

Populasi Republik Rakyat Tiongkok

Beberapa hari lalu ada kasus kebocoran data penduduk Tiongkok. Data yg diklaim bocor ada 1 milyar nama penduduk dan data pribadinya. Sampel yang dibocorkan ada 250 ribu penduduk. Masalahnya ternyata distribusi umur di sampel itu tidak cocok dengan sensus resmi dari pemerintah Tiongkok.

Berikut ini grafik populasi Tiongkok berdasarkan umur:

Ada 3 sumber data:

• sensus 2020
• NBS (The National Bureau of Statistics of China)
• Analisis dari Yu Fuxian 

Masalah: ada perbedaan antara angka resmi yang diumumkan oleh pemerintah Tiongkok, dengan angka yang didapat menggunakan data dari database kepolisian yang dibocorkan.. 

Sensus Penduduk Tiongkok 2020 

sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Chinese_census

Analisis dari Yu Fuxian

sumber: https://twitter.com/fuxianyi/status/1545668143816839170

Yu Fuxian menggunakan data yang dibocorkan dari hacker untuk mendapatkan estimasi populasi sesungguhnya.

"Recently leaked China's population data confirm my estimates: births began to decline in 1991, with no peak in 2004 or 2011; Population is now less than 1.28 billion, not the official 1.41 billion; Population began to shrink in 2018, not 2031 as officially predicted."

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: https://twitter.com/fuxianyi/status/1545995481138044928

 

 

Referensi

• Warsaw Institute: China’s Population Aging and the End of the Demographic Dividend
• China's population reaches 1.41 billion: NBS
• New Data Confirm Worrying Fall in China’s Birth Rate
• China population: census results will spur debate on key policy issues 
• China's Demographic Manipulation
• Hackers claim retrieving data of china's shanghai national police database 
  

Definisi Kapitalisme

Kapitalisme memiliki banyak arti. Dalam diskusi atau membaca artikel, perlu dicek dulu  apa arti kapitalisme/kapitalis pada artikel/tulisan tersebut.

https://www.britannica.com/topic/capitalism

• capitalism, also called free market economy or free enterprise economy, economic system, dominant in the Western world since the breakup of feudalism, in which most means of production are privately owned and production is guided and income distributed largely through the operation of markets.
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism

• Capitalism is an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme

• Kapitalisme adalah sebuah mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Minimalisasi biaya produksi dicapai dengan cara menekan upah pekerja.

 

Definisi Demokrasi

Definisi Demokrasi

Merriam Webster: https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy

• 1a : government by the people especially : rule of the majority
• 1b : a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections
• 2 : a political unit that has a democratic government
• 3 capitalized : the principles and policies of the Democratic party in the U.S. from emancipation Republicanism to New Deal Democracy— C. M. Roberts
• 4 : the common people especially when constituting the source of political authority
• 5 : the absence of hereditary or arbitrary class distinctions or privileges

Democratic https://www.merriam-webster.com/dictionary/democratic

• 1 : of, relating to, or favoring democracy (see democracy sense 1) democratic elections a democratic government
• 2 often capitalized : of or relating to one of the two major political parties in the U.S. evolving in the early 19th century from the anti-federalists and the Democratic-Republican party and associated in modern times with policies of broad social reform and internationalism the Democratic candidate for governor
• 3 : relating to, appealing to, or available to the broad masses of the people democratic art democratic education
• 4 : favoring social equality : not snobbish disagrees with her very democratic husband

https://www.britannica.com/topic/democracy

• democracy, literally, rule by the people. The term is derived from the Greek dēmokratia, which was coined from dēmos (“people”) and kratos (“rule”) in the middle of the 5th century bce to denote the political systems then existing in some Greek city-states, notably Athens.

https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy

• Democracy (from Greek δημοκρατία (dēmokratía) dēmos 'people' and kratos 'rule'[1]) is a form of government in which the people have the authority to deliberate and decide legislation ("direct democracy"), or to choose governing officials to do so ("representative democracy"). 

Definisi Demokratisasi

https://www.britannica.com/topic/democratization

• process through which a political regime becomes democratic.

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokratisasi 

• Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Democratization

• Democratization, or democratisation, is the transition to a more democratic political regime, including substantive political changes moving in a democratic direction.
  

• https://ejournal.unisnu.ac.id/JPIT/article/viewFile/216/374

https://en.wikipedia.org/wiki/Democratization_of_knowledge

• The democratization of knowledge is the acquisition and spread of knowledge amongst a wider part of the population, not just privileged elites such as clergy and academics. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Democratization_of_technology 

• Democratization of technology refers to the process by which access to technology rapidly continues to become more accessible to more people.
  

Rudal Anti Kapal KH-22

 

 

Rudal anti kapal KH-22 (sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Kh-22#/media/File:Raduga_Kh-22,_side_view.JPG)

 Sumber:

Rudal KH-22 menghantam pusat perbelanjaan Amstor di Kremenchuk

Sumber: https://twitter.com/CalibreObscura/status/1541894901784248321

 Sumber: https://twitter.com/Wolltigerhueter/status/1541445665192136704/photo/1

Target aslinya adalah pabrik "Kredmash Road Machinery Plant" atau "Kremenchutsʹkyy Zavod Shlyakhovykh Mashyn". Posisi pabrik ini di utara Amstor.

 Sumber: https://twitter.com/ChrisO_wiki/status/1541858691913334785/photo/1

Referensi

• https://en.wikipedia.org/wiki/Kh-22
  

FAO Food Outlook 2022

 https://www.fao.org/3/cb9427en/cb9427en.pdf

Figure 3:  Wheat import dependency: share of wheat imports from the Russian Federation and Ukraine in total wheat purchases by net importers in 2021 (%)

 

Figure 4: import dependency of sunflower oil: share of sunflower oil imports from the Russian Federation and Ukraine in total purchases by net importers in 2021

https://twitter.com/bradheitmann/status/1534880864865161217

Literasi di Indonesia Menguatirkan

 Sumber: 21st-Century Readers DEVELOPING LITERACY SKILLS IN A DIGITAL WORLD https://www.oecd.org/publications/21st-century-readers-a83d84cb-en.htm

Figure 5.7 Relationship between the reading item of distinguishing facts from opinions and the index of knowledge of reading strategies for assessing the credibility of sources

 Gambar diambil dari halaman 110 dari laporan tersebut.

Buku Pendidikan

 The Smartest Kids in The World

 

 

 Indonesian Education

 

 

 https://twitter.com/senzarsendy/status/1530151437438636032

 

 

 

 

Apakah anda akan diberi makan oleh tuan rumah?

 https://twitter.com/WallySierk/status/1530956689855217665

Winter is coming

 

Kementerian Keuangan meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menyisihkan belanja sebesar Rp 24,5 triliun sebagai dana cadangan yang digunakan jika dibutuhkan untuk menghadapi gejolak kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Menteri keuangan Sri Mulyani memastikan dana tersebut bukan diambil dari belanja prioritas.</p><p>Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebelumnya sudah merespons dampak kenaikan harga komoditas dengan menambah belanja subsidi kompensasi energi sebesar Rp 350 triliun sehingga menembus Rp 3.000 triliun. Namun demikian, menurutnya, tidak seluruh kebutuhan belanja yang membengkak dapat diakomodasi dengan kenaikan belanja tersebut. Apalagi, tantangan ekonomi domestik saat ini sudah beralih dari pandemi kepada kenaikan harga-harga

 

Kementerian Keuangan meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menyisihkan belanja sebesar Rp 24,5 triliun sebagai dana cadangan yang digunakan jika dibutuhkan untuk menghadapi gejolak kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Menteri keuangan Sri Mulyani memastikan dana tersebut bukan diambil dari belanja prioritas. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebelumnya sudah merespons dampak kenaikan harga komoditas dengan menambah belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 350 triliun sehingga menembus Rp 3.000 triliun. Namun demikian, menurutnya, tidak seluruh kebutuhan belanja yang membengkak dapat diakomodasi dengan kenaikan belanja tersebut. Apalagi, tantangan ekonomi domestik saat ini sudah beralih dari pandemi kepada kenaikan harga-harga.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Sri Mulyani Potong Anggaran K/L untuk Dana Cadangan, Ini Penjelasannya" , https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6295a4958c545/sri-mulyani-potong-anggaran-kl-untuk-dana-cadangan-ini-penjelasannya
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti

Kementerian Keuangan meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menyisihkan belanja sebesar Rp 24,5 triliun sebagai dana cadangan yang digunakan jika dibutuhkan untuk menghadapi gejolak kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Menteri keuangan Sri Mulyani memastikan dana tersebut bukan diambil dari belanja prioritas. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebelumnya sudah merespons dampak kenaikan harga komoditas dengan menambah belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 350 triliun sehingga menembus Rp 3.000 triliun. Namun demikian, menurutnya, tidak seluruh kebutuhan belanja yang membengkak dapat diakomodasi dengan kenaikan belanja tersebut. Apalagi, tantangan ekonomi domestik saat ini sudah beralih dari pandemi kepada kenaikan harga-harga.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Sri Mulyani Potong Anggaran K/L untuk Dana Cadangan, Ini Penjelasannya" , https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6295a4958c545/sri-mulyani-potong-anggaran-kl-untuk-dana-cadangan-ini-penjelasannya
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti

https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6295a4958c545/sri-mulyani-potong-anggaran-kl-untuk-dana-cadangan-ini-penjelasannya

Ekspor Gandum Ukraina dan Rusia

 

 

Sumber: https://twitter.com/KirbyKrogstad/status/1529827838903328768 

Sumber https://twitter.com/PeterZeihan/status/1529815436690444289/photo/1 (The Economists)

Binary Tree

 

 

Sumber: https://twitter.com/MrAhmadAwais/status/1526722046037741572/photo/1

Cadangan Minyak dan Gas di Ukraina

 Sumber data dari Energy Consulting Group: Ukraine At Risk:  An Oil and Gas Perspective

 Data tahun 2013. [Sumber]

 Data tahun 2015. [Sumber]

Ekspor Rusia, Belarusia & Ukraina:

 Ekspor Rusia, Belarusia & Ukraina yang akan terganggu dengan adanya perang Rusia-Ukraina:

- natural gas
- uranium fuel
- neon (gas)
- processed nickel
- semi finished iron
- wheat
- fertilizer
- potash

Second:
- crude oil
- refined oil
- platinum group metals
- refined copper
- steel
- seed oils
- ammonia
- sawn wood

Third:
- coal
- aluminium
- gas turbines
- titanium

Alasan Rusia Menyerang Ukraina

• Kenapa Rusia menyerang Ukraina
• Kenapa Ukraina tidak menyerah saja?
• Kenapa Ukraina tidak kalah?

Ukuran Ukraina Dibandingkan Pulau Jawa

 Berikut ini ukuran negara Ukraina dibandingkan pulau Jawa. Panjang Ukraina kira-kira dari ujung kulon sampai ke pulau Lombok. Cukup jauh untuk perjalanan darat.

Peta yang dipakai untuk membandingkan ukuran negara: https://www.thetruesize.com/

 

Alfabet Ukraina

 

Minyak Bunga Matahari

Produsen minyak bunga matahari (sunflower oil) terbesar di dunia ada di sekitar Ukraina. Dengan adanya perang di Ukraina, maka produksi minyak tersebut akan terganggu. Apakah Indonesia dapat menggantikan produksi bunga matahari? Nampaknya sulit, karena tanaman penghasil minyak nabati yang cocok di Indonesia adalah pohon sawit. Produknya per hektar pun lebih efisien.

Palm oil lebih menguntungkan dibandingkan bunga matahari. "every hectare of land that produces 0.7 tonnes of sunflower oil will be able to produce 3.8 tonnes of palm oil. "  https://www.smart-tbk.com/en/lima-fakta-utama-2022/

Sumber peta produksi bunga matahari:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SunflowerYield.png

Promosi Tambah Daya PLN 2022

Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 2022. PLN menghadirkan produk Layanan Ramadhan Berkah guna memberikan keleluasaan penggunaan listrik bagi konsumen dengan keringanan Biaya Tambah Daya.

Keringanan untuk pelanggan sosial khusus rumah ibadah dengan daya 450 VA sampai dengan 7.700 VA. PLN memberikan penawaran spesial untuk tambah daya mulai 2.200 VA hingga 11.000 VA melalui aplikasi PLN Mobile cukup dengan membayar Rp 150.000 dengan kode PLNBERKAH di PLN Mobile.

Promo berlaku sampai dengan 31 Mei 2022.

Jangan lupa download aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan lebih banyak informasi! 

 

 Sumber: https://www.facebook.com/cc123pln/posts/5608082305888580

Lokasi ETLE Bandung

 Lokasi kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di kota Bandung, Jawa Barat

1. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo)‎ 2. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi) 3. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo) 4. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong) 5. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan) 6. Dimpang Surapati-Pahlawan (Jalan PHH. Mustofa, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul) 7. Simpang Surapati-Pahlawan (Jalan Surapati, Sukaluyu, Kecamatan Ciebunying Kaler) 8. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung) 9. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kacapiring, Kecamatan Batununggal) 10. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong) 11. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Turangga, Kecamatan Lengkong) 12. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Otto Iskandar Dinata, Braga, Kecamatan Sumur Bandung) 13. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Asia Afrika, Braga, Kecamatan Sumur Bandung) 14. Simpang Lima Kosambi (Jalan Sunda, Paledang, Jalan Kecamatan Lengkong) 15. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay) 16. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay) 17. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul) 18. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Cijagra, Kecamatan Lengkong) 19. Simpang Kiaracondong-Bypass (Jalan Nasional III, Kecamatan Kiaracondong) 20. Simpang Gedebage (Jalan Soekarno Hatta, Babakan Penghulu, Cinambo) 21. Cibiru (Jalan Soekarno Hatta, Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catat, Ini 21 Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Bandung", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/24/071200715/catat-ini-21-lokasi-kamera-tilang-elektronik-di-bandung.
Penulis : Aprida Mega Nanda
Editor : Aditya Maulana

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

1. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo)‎ 
2. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi) 
3. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo)
4. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong) 
5. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan) 
6. Simpang Surapati-Pahlawan (Jalan PHH. Mustofa, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul) 
7. Simpang Surapati-Pahlawan (Jalan Surapati, Sukaluyu, Kecamatan Ciebunying Kaler) 
8. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung) 
9. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kacapiring, Kecamatan Batununggal) 
10. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong) 
11. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Turangga, Kecamatan Lengkong)
12. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Otto Iskandar Dinata, Braga, Kecamatan Sumur Bandung) 
13. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Asia Afrika, Braga, Kecamatan Sumur Bandung) 
14. Simpang Lima Kosambi (Jalan Sunda, Paledang, Jalan Kecamatan Lengkong) 
15. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay) 
16. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay) 
17. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul) 
18. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Cijagra, Kecamatan Lengkong)
19. Simpang Kiaracondong-Bypass (Jalan Nasional III, Kecamatan Kiaracondong)
20. Simpang Gedebage (Jalan Soekarno Hatta, Babakan Penghulu, Cinambo) 
21. Cibiru (Jalan Soekarno Hatta, Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan)

1. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo)‎ 2. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi) 3. Simpang Pasteur (Jalan Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo) 4. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong) 5. Simpang Dago-Cikapayang (Jalan Ir. Djuanda, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan) 6. Dimpang Surapati-Pahlawan (Jalan PHH. Mustofa, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul) 7. Simpang Surapati-Pahlawan (Jalan Surapati, Sukaluyu, Kecamatan Ciebunying Kaler) 8. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung) 9. Simpang Ahmad Yani-Riau (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kacapiring, Kecamatan Batununggal) 10. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong) 11. Simpang Pelajar Pejuang-Turangga (Jalan Pelajar Pejuang, Turangga, Kecamatan Lengkong) 12. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Otto Iskandar Dinata, Braga, Kecamatan Sumur Bandung) 13. Simpang Asia Afrika-Otista (Jalan Asia Afrika, Braga, Kecamatan Sumur Bandung) 14. Simpang Lima Kosambi (Jalan Sunda, Paledang, Jalan Kecamatan Lengkong) 15. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay) 16. Simpang Pasir Koja-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay) 17. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul) 18. Simpang Buahbatu-Soekarno Hatta (Jalan Soekarno Hatta, Cijagra, Kecamatan Lengkong) 19. Simpang Kiaracondong-Bypass (Jalan Nasional III, Kecamatan Kiaracondong) 20. Simpang Gedebage (Jalan Soekarno Hatta, Babakan Penghulu, Cinambo) 21. Cibiru (Jalan Soekarno Hatta, Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catat, Ini 21 Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Bandung", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/24/071200715/catat-ini-21-lokasi-kamera-tilang-elektronik-di-bandung.
Penulis : Aprida Mega Nanda
Editor : Aditya Maulana

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Sejarah Ekonomi Dunia selama 2000 tahun dalam 1 gambar

 

 

Sumber: https://www.visualcapitalist.com/2000-years-economic-history-one-chart/

Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Institut Teknologi Bandung tahun 2018

Sumber:   https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/ringkasan-telaahan/public-file/ringkasan-telaahan-public-81.pdf di halaman 80 ~ 89

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung di Provinsi Jawa Barat (No. LHP: 245/HP/XVI/12/2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Aset Tetap, Pendapatan, serta Belanja Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknolgi Bandung (ITB) dalam semua hal yang material kecuali beberapa permasalahan ketidakpatuhan yaitu:
1)Pengelolaan keuangan dan Aset ITB belum didukung perangkat regulasi yang lengkap dan komprehensif;

2)Pengelolaan keuangan Sekolah Bisnis Manajemen ITB belum sesuai dengan PP Statuta;

3) Terdapat pendapatan atas pemanfaatan Aset ITB dengan tarif lebih tinggi dibanding SK Rektor, dokumen perjanjian tidak lengkap, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp1.227.622.254,00; 4)Terdapat penggunaan langsung dan sisa dana penerimaan legalisasi dan layanan laboratorium yang belum disetor senilai Rp1.904.421.574,00; 5) ITB belum mendapatkan kontribusi Dana Pengembangan Institut dari CCE SBM, kewajiban perpajakan tidak terpenuhi, dan Aset Hibah tidak dicatat sebagai aset ITB sebesar Rp356.201.200,00; dan 6)Pembayaran tunjangan kepada Dosen ITB yang bertugas di luar ITB dan tugas belajar luar negeri sebesar Rp1.019.773.615,00.
Penjelasan terkait permasalahan pada pengelolaan keuangan dan Aset Tetap Tahun 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 pada PTN BH Institut Teknologi Bandung (ITB), adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan keuangan dan Aset ITB belum didukung perangkat regulasi yang lengkap dan komprehensif (Temuan 3.1.2, Hal. 17) Hasil pengujian terhadap sistem pengendalian intern atas pengelolaan kekayaan ITB diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. ITB belum memiliki perangkat peraturan internal yang mengatur mengenai keuangan dan aset secara lengkap dan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang misalnya belum adanya Peraturan Rektor yang mengatur mengenai batasan jumlah belanja yang dapat dikeluarkan dari dana kas kecil, tata kelola uang muka unit kerja, kegiatan kerjasama pengabdian masyarakat, dan kegiatan kerjasama pendidikan, peraturan MWA mengenai pejabat perbendaharaan, Bendahara Umum Institut, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Pengelola Piutang dan Utang, pengendalian intern institut, dan penyelesaian kerugian institut, serta pejabat yang bertanggungjawab mengelola aset milik ITB belum didefinisikan secara jelas;
b. Jenis peraturan internal ITB yang diamanahkan oleh PP Statuta maupun Peraturan MWA belum konsisten karena regulasi yang sifatnya mengatur belum seluruhnya ditetapkan dengan peraturan melainkan masih ada yang ditetapkan dengan keputusan;
c. Proses harmonisasi penyusunan peraturan belum optimal dimana masih terdapat unit kerja yang mengeluarkan peraturan atau kontrak perjanjian tanpa melalui Lembaga Layanan Hukum (LLH) sehingga berpotensi peraturan tersebut kurang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas mengakibatkan lemahnya pengendalian atas penyelenggaraan Tridharma dan otonomi pengelolaan keuangan dan aset ITB yang belum memiliki pedoman yang lengkap dan jelas.
Untuk itu, BPK merekomendasikan MWA ITB agar:
a. Menyusun peraturan yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tridharma dan otonomi perguruan tinggi;
b. Memerintahkan Rektor ITB menyusun dan mengesahkan perangkat regulasi yang lengkap dan komprehensif tentang pengelolaan keuangan, aset, dan penyelesaian kerugian ITB; dan
c. Memerintahkan Rektor ITB mengoptimalkan fungsi LLH ITB dengan
melibatkan LLH dalam pembuatan semua regulasi di ITB. 

2. Pengelolaan keuangan Sekolah Bisnis Manajemen ITB belum
sesuai dengan PP Statuta (Temuan 3.1.3, Hal. 19)
Keputusan Rektor Nomor 203/SK/K01/KP/2003 Diktum kedua
mengandung klausul “dengan sistem keuangan mandiri yang akan diatur sendiri”
yang kemudian ditafsirkan oleh Dekanat SBM ITB menjadi dasar
pengelolaan SBM ITB secara otonom oleh Dekan ITB, maka dari itu
82 | Pusat Kajian AKN
diketahui terdapat permasalahan terkait pengimplementasian keputusan  tersebut diantaranya SBM ITB memberikan fasilitas tunjangan dimana tidak seluruh karyawan ITB memperoleh fasilitas tersebut, Dekan ITB membentuk Consultancy and Continuing Education (CCE) yang selanjutnya membuka rekening sendiri tanpa persetujuan/izin Rektor dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga diluar mekanisme yang sudah diatur oleh ITB, SBM ITB melakukan kerjasama pemanfaatan aset tanpa melalui proses
perjanjian di Direktorat Sarana Prasarana ITB dan tidak membayar
kontribusi kepada ITB, dan pembayaran honorarium atas kegiatan yang
belum ada standarnya.
Selain permasalahan tersebut di atas, pada pemeriksaan pengelolaan
keuangan ITB ditemukan:
a. Implementasi sistem keuangan SBM ITB secara mandiri berdasarkan
Keputusan Rektor oleh Dekanat SBM tidak memiliki landasan hukum
yang jelas karena kewenangan penetapan tatacara pengelolaan keuangan
ada di Majelis Wali Amanat (MWA) dan bukan Rektor, Keputusan
Rektor tersebut dikeluarkan ketika ITB masih berstatus Badan Hukum
Milik Negara (BHMN) dan sesuai PP No. 66 Tahun 2010, ITB
ditetapkan kembali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU,
setelah menjadi PTNBH maka berlaku PP No. 65 Tahun 2013 tentang
Statuta ITB dimana penyelenggaraan Tridharma dan otonomi
pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan MWA, klausul
“dengan sistem keuangan mandiri yang akan diatur sendiri” berpotensi
menimbulkan perbedaan penafsiran, dan terdapat diktum dalam
Keputusan Rektor yang harus direvisi.
b. Penetapan keputusan/kebijakan Dekan SBM ITB belum sepenuhnya
memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara salah satu
contohnya pegawai SBM ITB menerima THR yang lebih tinggi
dibandingkan pegawai ITB lainnya sehingga tidak sesuai prinsip
keadilan;
c. Kebijakan penganggaran belanja tidak diatur secara jelas;
d. SBM ITB tidak memiliki standar biaya.
Permasalahan tersebut muncul karena MWA ITB belum mengatur
mengenai sistem ekonomi yang berlaku sesuai dengan amanat PP Statuta,
Rektor ITB belum meninjau kembali dasar hukum pendirian SBM dan
Pusat Kajian AKN | 83
regulasi yang berlaku di SBM apakah sesuai dengan PP Statuta, Rektor ITB
belum mengatur secara jelas kebijakan penganggaran Belanja dan standar
biaya yang berlaku di SBM ITB, dan Dekanat SBM tidak memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menafsirkan
kemandirian sistem keuangan SBM dan dalam pengambilan kebijakan.
Akibatnya, pengelolaan keuangan SBM ITB belum memenuhi prinsip
pengelolaan yang baik
Untuk iu, BPK merekomendasikan Rektor ITB agar:
a. Meninjau kembali dasar hukum pendirian SBM dan regulasi yang
berlaku di SBM sesuai dengan PP Statuta;
b. Mengatur secara jelas kebijakan penganggaran belanja dan standar biaya
yang berlaku di SBM ITB sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Memerintahkan Dekan SBM agar dalam membuat kebijakan
berkoordinasi dengan Direktorat Lembaga Layanan Hukum dan Wakil
Rektor terkait agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pendapatan atas pemanfaatan Aset ITB belum dikelola secara
optimal (Temuan 3.2.6, Hal. 42)
Hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan atas pemanfaatan aset ITB
diketahui permasalahan sebagai berikut:
a. Diketahui adanya perbedaan tarif yang ditetapkan pada perjanjian
kerjasama (lebih tinggi) dibandingkan tarif yang ditetapkan pada SK
Rektor, pemanfaatan ruang oleh mitra usaha tanpa didukung dokumen
perjanjian yang baru, dan terdapat kekurangan pembayaran sewa
pemanfaatan ruang sebesar Rp990.813.841,00;
b. Terdapat pemanfaatan aset ITB oleh pihak ketiga tanpa perjanjian dan
izin penggunaan dari pengelola barang, memungut pendapatan dari
pihak lainnya, dan belum membayar sewa pemanfaatan sebesar
Rp236.808.413,00.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas
kerjasama usaha pemanfaatan aset berupa pemakaian ruangan dan KSU
PAKSI sebesar Rp1.227.622.254,00 (Rp990.813.841,00 +
Rp236.808.413,00). Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya penertiban
penggunaan aset oleh pihak ketiga di lingkungan ITB, kurangnya koordinasi
84 | Pusat Kajian AKN
antara Direktur Sarana dan Prasarana dengan Direktur Eksekutif maupun
dengan Dekan SBM terkait sewa pemanfaatan ruangan oleh mitra usaha.
Untuk itu, BPK merekomendasikan untuk Rektor ITB agar:
a. Memerintahkan Direktur Sarana dan Prasarana selaku pengguna barang
agar lebih optimal dalam melakukan penertiban penggunaan aset oleh
pihak ketiga di lingkungan ITB;
b. Memerintahkan Direktur Eksekutif ITB Jatinangor dan Dekan SBM untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengelola aset ITB di Jatinangor dan SBM;
c. Memerintahkan Direktur Eksekutif dan Dekan SBM untuk berkoordinasi dengan Direktur Sarana dan Prasarana terkait sewa pemanfaatan ruangan di wilayah sarana dan prasarana gedung yang digunakan oleh mitra usaha serta menyusun perjanjian kerjasama pemanfaatan aset oleh pihak ketiga;
d. Memerintahkan Direktur Sarana dan Prasarana untuk menarik kekurangan penerimaan atas kerjasama usaha pemanfaatan aset berupa pemakaian ruangan dan KSU PAKSI sebesar pemanfaatan aset berupa pemakaian ruangan dan KSU PAKSI sebesar Rp1.227.622.254,00 (Rp990.813.841,00 + Rp236.808.413,00) dan menyetorkan ke rekening ITB serta menyampaikan bukti setor ke BPK RI.
4. Pengelolaan penerimaan legalisasi dan layanan laboratorium pada 5 fakultas/sekolah senilai Rp1.904.421.574,00 tidak sesuai ketentuan (Temuan 3.2.7, Hal. 52) Pada pemeriksaan sebelumnya yaitu pada LHP BPK No. 14/HPXVI/2017, BPK melaporkan adanya penerimaan layanan
laboratorium dan legalisir di luar mekanisme pengelolaan keuangan ITB. Untuk hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan Aset Tetap ITB Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018, BPK menemukan sejumlah permasalahan
sebagai berikut:
a. Atas pendapatan legalisir dan transkrip ijazah pada sekolah farmasi
sebesar Rp22.870.500,00 ditemukan penggunaan langsung sebesar
Rp11.422.500,00 yang digunakan untuk operasional kegiatan legalisir
dan transkrip ijazah tersebut, untuk sisa dana telah disetor ke rekening
penampungan ITB;
Pusat Kajian AKN | 85
b. Terdapat penerimaan legalisasi pada SAPPK selama Tahun 2017 sampai dengan September 2018 yang belum disetorkan ke rekening penampungan ITB sebesar Rp37.133.000,00 dan digunakan langsung sebesar Rp4.259.000,00 sehingga sisa dana belum disetor sebesar Rp32.874.000,00;
c. Dari penerimaan legalisasi pada Subbag Akademik FTSL tahun 2017
dan semester I tahun 2018 sebesar Rp86.820.000,00, digunakan
langsung sebesar Rp10.500.000,00 dan disetor ke ke rekening
penampungan pada 31 Agustus 2018 sebesar Rp57.085.000,00 sehingga
terdapat sisa dana belum disetor sebesar Rp19.235.000,00;
d. Dari penerimaan laboratorium mekanika tanah tahun 2017 dan semester
I tahun 2018 sebesar Rp94.910.000,00 digunakan langsung sebesar
Rp48.773.604,00 dan sisa dana yang belum disetor sebesar
Rp19.071.297,00;
e. Dokumen catatan penerimaan kas pada Laboratorium Rekayasa
Struktur adalah sebesar Rp67.527.500,00 sedangkan hasil pemeriksaan
menunjukkan saldo kas yang belum disetor sebesar
Rp37.993.200,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar
Rp29.534.300,00 yang merupakan penggunaan langsung;
f. Pemeriksaan terhadap pengelolaan laboratorium Petrologi dan
Volkanologi (Lab. SEM-EDS UPP Chevron-ITB) ditemukan
permasalahan berupa pendapatan tunai atas penerimaan uji
laboratorium disimpan di dalam rekening atas nama pribadi,
penerimaan sebesar Rp111.350.000,00 digunakan langsung sebesar
Rp49.867.500,00, dan terdapat penerimaan pendapatan uji
laboratorium yang belum disetorkan ke rekening penampungan
sebesar Rp36.482.500,00;
g. Pemeriksaan terhadap pengelolaan observatorium Bosscha diketahui
jika observatorium Bosscha tidak memperoleh alokasi anggaran dari
ITB sehingga terjadi permasalahan penggunaan langsung, potensi
penerimaan dari pendayagunaan sarana prasarana observatorium
Bosscha belum dapat dioptimalkan karena belum ada ketentuan tarif
yang mengatur, dan dari total penerimaan Observatorium Bosscha
sebesar Rp1.482.442.124,00 digunakan langsung sebesar
86 | Pusat Kajian AKN
Rp1.472.936.136,00 dan terdapat sisa penerimaan yang belum
disetor sebesar Rp3.280.988,00.
Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi pedapatan dan belanja
ITB pada Laporan Aktivitas Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 belum
menggambarkan kondisi yang sebenarnya, pengeluaran sebesar
Rp1.627.293.040,00 (Rp11.422.500,00 + Rp4.259.000,00 +
Rp10.500.000,00 + Rp48.773.604,00 + Rp29.534.300,00 +
Rp49.867.500,00 + Rp1.472.936.136,00) tidak dapat diyakini kewajaran
penggunaannya, dan kekurangan penerimaan ITB atas layanan laboratorium
dan legalisasi sebesar Rp148.936.985,00 (Rp32.874.000,00 +
Rp19.235.000,00 + Rp19.071.297,00 + Rp37.993.200,00 + Rp36.482.500,00
+ Rp3.280.988,00). Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi DKO
pada unit kerja dibawah Fakultas/sekolah dan ketentuan batas waktu
penyetoran, kurang optimalnya pengawasan dan pengendaliann terhadap
penggunaan langsung penerimaan layanan laboratorium dan legalisasi, dan
juga Kepala Laboratorium dan Kasubbag Akademik belum sepenuhnya
berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku di ITB.
Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor ITB agar:
a. Memerintahkan alokasi DKO pada unit kerja di bawah fakultas/sekolah
dan membuat ketentuan mengenai batas waktu penyetoran penerimaan
ke rekening penampungan;
b. Memerintahkan Dekan Fakultas/Sekolah terkait agar lebih optimal
dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan
langsung penerimaan layanan laboratorium dan legalisasi;
c. Memerintahkan Kepala Bagian tata Usaha dan Kepala Sub Bagian
Keuangan pada Fakultas/Sekolah agar lebih optimal dalam
mengendalikan dan mengawasi pengelolaan pendapatan yang menjadi
tanggungjawabnya;
d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Laboratorium dan
Kepala Sub Bagian Akademik pada Fakultas/Sekolah yang belum
sepenuhnya berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan yang
berlaku di ITB;
e. Memerintahkan Kepala SPI untuk melakukan pemeriksaan dan
menyampaikan laporannya kepada BPK atas pengeluaran sebesar
Rp1.627.293.040,00 yang tidak dapat diyakini kewajaran penggunaannya
Pusat Kajian AKN | 87
serta apabila terdapat pengeluaran yang tidak sesuai agar disetorkan ke
rekening penampungan;
f. Menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ITB atas layanan
laboratorium dan legalisasi sebesar Rp116.062.985,00
(Rp148.936.985,00 – Rp32.874.000,00).
5. Pengelolaan keuangan
Consultancy and Continuing Education
(CCE) Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB tidak sesuai
ketentuan (Temuan 3.2.10, Hal. 70)
Pengelolaan kerjasama dilaksanakan oleh CCE sebagai salah satu unit di
SBM yang dipimpin oleh Direktur. Hasil pemeriksaan terhadap
pertanggungjawaban kegiatan CCE SBM ITB selama TA 2017 dan Semester
I 2018 diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Kerjasama CCE SBM dengan pihak eksternal ditandatangani oleh
Direktur CCE dan bukan oleh Dekan SBM dikarenakan telah menjadi
kebiasaan dan pertimbangan kepraktisan. Namun Dekanat menyatakan
bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi ke depannya dan seluruh kegiatan
kerjasama akan melalui bendera LPPM ITB;
b. Terdapat pembukaan rekening penampungan kerjasama atas nama
Community Service SBM yang belum tercantum sebagai rekening resmi
yang dimiliki ITB dan belum dilaporkan ke Rektorat ITB dan belum
melalui persetujuan Rektor;
c. Penerimaan dan pengeluaran CCE SBM tidak teranggarkan dan tercatat
sebagai kegiatan SBM ITB;
d. Tidak terdapat kontribusi Dana Pengembangan Institusi (DPI) atas
penerimaan CCE SBM ke ITB;
e. Beban honor dan gaji pegawai sebesar Rp2.724.260.226,00 tidak
dipotong PPh 21 oleh Manajemen CCE SBM selama tahun 2017 s.d. 31
Agustus 2018 dikarenakan CCE tidak mempunyai NPWP sendiri;
f. Terdapat pengeluaran CCE SBM sebesar Rp356.201.200,00 untuk
perolehan Aset Tetap namun tidak tercatat sebagai Aset ITB.
Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan dan beban kegiatan
CCE SBM tidak tersaji dalam laporan keuangan ITB sebesar
Rp4.766.829.708,00 dan Rp4.297.381.168,00, ITB belum mendapatkan
kontribusi DPI dari CCE SBM, kewajiban perpajakan tidak terpenuhi, dan

Aset Hibah tidak dicatat sebagai aset ITB sebesar Rp356.201.200,00. Hal
tersebut disebabkan karena pendirian CCE SBM tidak memperhatikan
kewenangan pendirian/pembentukan unit kerja sesuai ketentuan yang
berlaku, Dekanat SBM tidak melaporkan rekening dan menertibkan kegiatan
kerjasama CCE SBM, dan tidak dikelolanya kegiatan kerjasama dan juga
sarana yang bersumber dari hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor ITB agar:
a. Mengkaji kembali keberadaan CCE SBM sesuai dengan SOTK ITB,
kewenangan pembentukan unit organisasi sesuai ketentuan yang
berlaku, dan keberadaan BPUDL sebagai badan yang berfungsi
mengelola unit usaha dan dana lestari yang dimiliki ITB;
b. Memberikan sanksi kepada Dekanat SBM yang tidak melaporkan
rekening dan menertibkan kegiatan kerma CCE SBM sesuai ketentuan;
c. Memerintahkan Dekan SBM untuk:
1) Berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan atas kontribusi DPI kerma CCE SBM yang belum disetorkan;
2) Berkoordinasi dengan Direktorat SP atas Aset Hibah yang belum
dicatat sebagai aset ITB; dan
3) Melaksanakan kewajiban perpajakan atas kegiatan kerma CCE SBM.
d. Memerintahkan Kepala SPI untuk melakukan pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan CCE SBM sejak berdiri sampai dengan tahun
2018 dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK,
apabila terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan agar disetorkan
ke kas ITB.
6. Pembayaran tunjangan kepada Dosen ITB yang bertugas di luar
ITB dan tugas belajar luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar
Rp1.019.773.615,00 (Temuan 3.3.1, Hal. 78)
Hasil pemeriksaan terhadap Belanja Pegawai di Direktorat Kepegawaian
ITB diketahui beberapa hal sebagai berikut:
a. Terdapat 7 orang dosen yang bertugas di Intansi/Lembaga di luar
lingkungan ITB sejak tahun 2015 s.d. September 2018 masih menerima
tunjangan fungsional, tunjangan profesi dosen dan tunjangan
kehormatan profesor tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2018
sebesar Rp839.080.455,00;
Pusat Kajian AKN | 89
b. Terdapat 4 orang dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedang
melaksanakan tugas belajar di luar negeri dan masih menerima
pembayaran tunjangan jabatan seluruhnya sebesar Rp32.850.000,00;
c. Terdapat satu orang dosen tugas belajar luar negeri yang berstatus belum
menikah atas nama MSR pada tahun 2017 s.d. semester I 2018 masih
dibayarkan tunjangan keluarga sebesar 100% yang seharusnya 50%
sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp24.519.600,00;
d. Terdapat dua orang dosen tugas belajar di luar negeri dan masih
dibayarkan tunjangan profesi dosen pada tahun 2017 s.d. semester I
2018 sebesar Rp123.323.560,00.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan
kepada dosen seluruhnya sebesar Rp1.019.773.615,00 (Rp839.080.455,00 +
Rp32.850.000,00 + Rp24.519.600,00 + Rp123.323.560,00). Hal tersebut
disebabkan karena ITB belum memiliki sistem informasi pengelolaan dosen
yang bertugas di instansi lain dan tugas belajar yang terintegrasi dengan
sistem kepegawaian dan penggajian, tidak dijalankannya prosedur
administrasi untuk penghentian tunjangan bagi dosen yang bertugas di
instansi lain dan dosen tugas belajar, serta tidak disosialisasikannya
kewajiban untuk melakukan evaluasi beban kerja dosen kepada
Fakultas/sekolah.
Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Rektor ITB agar
memerintahkan Direktur Kepegawaian ITB untuk:
a. Membuat dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan dosen yang bertugas di instansi lain dan tugas belajar yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian dan penggajian;
b. Berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan dan KPPN setempat untuk menghentikan pembayaran tunjangan dosen yang bertugas di instansi lain dan dosen tugas belajar sesuai dengan ketentuan;
c. Melakukan sosialisasi terkait kewajiban untuk melakukan evaluasi Beban
Kerja Dosen kepada Fakultas/Sekolah;
d. Menarik kelebihan pembayaran tunjangan kepada dosen sebesar Rp1.019.773.615,00 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Masalah internasional 2022

 Beberapa isu internasional yg mestinya diperhatikan Indonesia:

• Permintaan CPO naik. China juga perlu CPO banyak buat industrinya
• Supply pupuk berkurang, antara lain karena perang RUS-UKR
• Supply gandum internasional berkurang (RUS & UKR). Terakhir krisis gandum kan menyebabkan Arab spring. Bisa memicu Arab Spring jilid 2
• China sedang melakukan pembibitan babi besar-besaran, karena beberapa tahun lalu populasi babi kena wabah. Gandum, kedelai , jagung banyak diperlukan untuk pakan.
• Supply minyak bumi dari RUS berkurang, harga minyak bumi bisa 100~200

Pemantauan kadar CO2 di ruang teater bioskop.

Pemantauan kadar CO2 di ruang teater bioskop. Kadar rendah artinya ventilasi di ruangan itu bagus, jadi relatif lebih aman terhadap penularan Covid19. 

Sumber: https://twitter.com/NOGjp/status/1418146334612221953 

 

 

Pengaruh Invasi Ukraina Terhadap Ekonomi

Update

• Hari ini (27 Februari 2022), harga BTC dan ETH sudah kembali normal
  

Kurs RUB-USD

Sumber: https://www.xe.com/currencycharts/?from=RUB&to=USD&view=12H

Russia Stock Market

https://twitter.com/BNONews/status/1496768493588725764/photo/1

 

Harga Emas

https://www.kitco.com/gold-price-today-usa/

Harga Ethereum

https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/

 

Harga Bitcoin (BTC)

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

Harga Kedelai

https://tradingeconomics.com/commodity/soybeans

 

Harga minyak sawit

 https://tradingeconomics.com/commodity/soybeans

Keampuhan Kombinasi Vaksin Booster

 

Keampuhan Kombinasi Vaksin Booster

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Keampuhan Kombinasi Vaksin Booster" , https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61dea1c9d40ac/keampuhan-kombinasi-vaksin-booster
Penulis: Reza Pahlevi
Editor: Aria W. Yudhistira

Keampuhan Kombinasi Vaksin Booster

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Keampuhan Kombinasi Vaksin Booster" , https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61dea1c9d40ac/keampuhan-kombinasi-vaksin-booster
Penulis: Reza Pahlevi
Editor: Aria W. Yudhistira

Sumber "Keampuhan Kombinasi Vaksin Booster" , https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61dea1c9d40ac/keampuhan-kombinasi-vaksin-booster Penulis: Reza Pahlevi Editor: Aria W. Yudhistira